Kepala BPB Kabupaten Sangihe, Ir Reintje Tamboto
Tahuna-Target mempercepat proses tender proyek oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sepertinya mampu terealisasi pada tahun 2017. Ini dibuktikan dengan telah berprosesnya mekanisme tender sejak bulan Feberuari lalu, bahkan dalam satu dua bulan kedepan semua agenda lelang segera dituntaskan.
Hal ini dibenarkan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Pemkab Sangihe, Frangky Runtulalo dikonfirmasi sejumlah wartawan, Kamis (27/04) kemarin.
Diakuinya, terealisasinya percepatan tender juga tak lepas dari kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun panitia serta kalangan pejabat teknis yang terkait dengan perencanaan dan mekanisme lelang.
”Kalau proses tender proyek sudah mendekati rampung, bahkan tinggal ada beberapa paket yang masih akan ditender dan kemungkinan bulan depan semua proses lelang sudah rampung,”kata Runtulalo ditemui di ruang kerjanya.
Meski proses lelang mampu dimulai sejak awal dengan harapan untuk tahun ini tidak ada lagi paket proyek yang terlambat selesai, namun diakuinya dari sisi jumlah paket proyek mengalami penurunan, yakni hanya kurang lebih 100 paket dibanding tahun anggaran 2016 lalu jumlah paket proyek sempat mencapai sekitar 160 paket lebih.
”Memang untuk jumlah paket proyek mengalami penurunan cukup signifikan, disebabkan berkurangnya jatah proyek yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK), termasuk DAK Dinas Pekerjaan Umum yang turun jauh,”ujarnya.
Sementara disela menurunnya jumlah paket proyek tahun anggaran 2017, Pemkab Sangihe masih menyisahkan paket proyek khusus untuk penanggulangan bencana alam. Khusus proyek bencana alam seperti dijelaskan terpisah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sangihe, Ir. Rence Tamboto, masih dalam proses pengusulan ke pusat dengan pagu anggaran kurang lebih Rp 150 miliyar.
”Untuk paket proyek bencana alam tetap ada,karena kami telah mengusulkan ke pusat dengan tatal anggaran kurang lebih Rp 150 juta. Mudah-mudahan semua usulan diterima dalam rangka penanggulangan berbagai infrastruktur dan fasilitas masyarakat yang rusak akibat banjir dan longsor,”kata Tamboto.(eleh)
