Pengoperasian kapal milik Pemkab Sangihe, KM Tampungang Lawo
TAHUNA,Suarasulutnews.co.id-Pengoperasian kapal milik Pemkab Sangihe, KM Tampungang Lawo teryata tak bisa maksimalkan pihak ketiga, dalam hal ini Perusahaan Daerah (PD) Sangihe Bersatu.
Pemkab Sangihe akhinya berencana hendak mengembalkan pengelolaan kapal yang dibangun dengan anggaran Rp 11,5 miliyar itu ke instansi teknis, Badan Pengelolaan Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil. Demikian ditegaskan Bupati Drs. H.R. Makagansa MSi kepada sejumlah wartawan belum lama ini.
”Kalau rugi apalagi saat ini sudah tak beroperasi, KM Tampungang Lawo akan dikembalikan ke instansi teknis,:”kata Bupati.
Keberadaan kapal yang bermesin merek China itu juga turut dipersoalkan anggota DRPD Sangihe, Dolfuto Jones Taramen pada saat pembahasan APBD Perubahan pekan lalu, namun belum diperoleh solusi, karena Direktur PD Bersatu Philip Tuage pada rapat pembahasan itu juga mengakui pihaknya tak bisa berbuat apa-apa setelah melakukan dua kali uji coba berlayar ke Manado.
Ia bahkan hanya berharap Pemkab Sangihe dapat memberikan subsidi anggaran untuk kelanjutan kegiatan kapal.
”Kita sudah dua kali uji coba ke Manado, KM Tampungang Lawo tetap rugi, hingga kami akan meminta subsidi dari pemkab setempat,”ungkapnya.
Sementara itu Kepala Bapeda Sangihe, Josephus Kakondo BAE ditemui terpisah mengatakan, status KM Tampungang Lawo harus diperjelas, apakah sebagai kapal komersial atau kegiatan sosial atau melakukan kegiatan kedua-duanya.
Menurutnya, tak relevan jika Pemkab Sangihe memfasilitasinya dengan dana subisidi sementara orientasi kapal untuk kepentingan bisnis.
”Kalau untuk bisnis tak cocok mengharapkan dana subisidi, kecuali kapal tersebut digunakan untuk kegiatan sosial dan kepentingan warga pulau,”kata Kakondo.(fb)
