TOMOHON – Pemerintah Kota Tomohon di bawah pimpinan Walikota Jimmy F Eman mendapat apresiasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tondano, dikarenakan peserta BPJS Kota Tomohon dinilai paling komitmen membayar kewajiban peserta Jamkesmas di tahun 2020.
Hal ini disampaikan kepala BPJS kesehatan Cabang Tondano, Efran Chandra Nugraha saat di temui media, Jumat (23/10/20) pekan lalu.
Efran Nugraha mengatakan, dari sembilan kabupaten/Kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Tondano, baru Pemkot Tomohon yang melunasi iuran sampai dengan bulan Desember 2020.
” Ya, kami sangat apresiasi Pemerintah Kota Tomohon, karena paling komitmen membayar iuran. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya tidak ada tunggakan sama sekali”, terang Efran.
Menurut Efran, Komitmen Pemkot Tomohon untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, patut dicontoh kabupaten/Kota lain.
” Semua demi kesejahteraan masyarakat, terutama dibidang kesehatan”, tukasnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Kota Tomohon Ir. Harold Lolowang MSc, memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat menjadi prioritas Pemkot Tomohon.
” Kami memang prioritaskan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, karena ini menjadi komitmen pak Walikota Jimmy Eman”, kata Sekot.
Lolowang menambahkan, Pemkot Tomohon memiliki keinginan yang sama dengan masyarakat untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UTC), agar seluruh masyarakat Tomohon bisa memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
” Kami berharap masyarakat Tomohon bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah di bayar Pemkot” ucap Lolowang.
Dikatakannya lagi, selain bilang keswhatan, pelayanan prima wajib dilakukan disemua instansi.
” Ini yang selalu di sampai-sampaikan pak Walikota kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). pelayanan prima menjadi suatu kewajiban demi kepuasan dan kesejahteraan masyarakat Tomohon”, tandasnya.
Dalam kesempatan itu Gerardus Mogi selalu kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPPD) Tomohon menjelaskan, iuran pembayaran peserta Jamkesmas di tahun 2020 berjumlah Rp. 13.600.000.000, namun yang digunakan hanya Rp. 10.149.604.500, untuk mengcover 27.000 jiwa.
” Awalnya anggaran yang disiapkan melalui APBD tahun 2020 berjumlah Rp. 13.600.000.
Itu untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan iuran, namun yang terpakai hanya Rp. 10.149.604.500, sedang kan sisanya dikembalikan ke kas daerah”, terang Mogi. (Novita Pangkey)
