TOMOHON – Walikota Tomohon Jimmy F Eman menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka pentampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan laporan badan anggaran serta pendapat akhir Walikota terhadap rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah tahun anggaran 2019 Kota Tomohon, bertempat di ruang rapat kantir DPRD Kota Tomohon, Senin (20/7/20).
Rapat paripurna inibdipimpun olehketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah SE, didampingi Ketua Carrol Senduk SH, dan Erens Kereh AMKL
Dalam peripurna ini seluruh fraksi menerima dan menyetujui pendapat akhir Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD anggaran 2019 Kota Tomohon untuk dijadikan Peraruran Daerah.
Dalam sambutannya Walikota memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota dewan khususnya badan anggaran DPRD.
” Pemerintah Kota Tomohon berterima kasih atas atensi yang telah diberikan dalam pembahasan RPD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tomohon tahaun anggaran 2019, sehingga beberapa saat yang lalu kita semua t3lah mendengarkan pendapat akhir fraksi- fraksi serta laporan badan anggaran DPRD Kota Tomohon atas ranperda ini,
Kami menyadari bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahunbanggaran 2019 beluml sempurna, oleh karena itu segala masukan, saran dan catatan kritis yang disampaikan oleh badan anggaran maupun fraksi-fraksi DPRD, kami terima sebagai bahan koreksivagar kedepan pelaksanaan pemerin5ah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tomohon menjadi jauh lebih baik”, ucap Walikota.
Dikesempatan itu Walikota juga menyampaikan beberapa hal terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, yakni
1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 telah melalui mekanisme seperti yang diamanatkan dalam PP no 24 Thn 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dan telah diaudit oleh BPK-RI perwakitan Provinsi Sulut dan mendapat Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP).
2. Hasil temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, semntara ditindaklanjuti dalam ranfka peningkatan disiplin aparatur yang merypakan salah satu komponen dalam rangka pembangunan daerah ini.
Maka, Pemerintah Kota bertekad untuk memoerbaiki struktur dan sistem pengelolaan keuangan daerahdannoembangunan dengan memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan internal juga pendampingan oleh badan oengawasan keuangan dan pembangunan serta pemeriksaan rutin yang ketat baik oleh inspektorat kota maupun audit BPK-RI.
Ditambahnya pula, terkait PAD Kota Tomohon baik dari sektor pajak daerah , retribusi daerah maupun lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu pemerintah mengapreaiasi seluruh masukan dari badan anggaran maupun dari sekuruh fraksi DPRD yang ada.
Lanjut Eman, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah terus melakukan upaya instensifikasi maupun ektensifikasi PAD dan secara kontinyu mendorong perangkat daerah terkait untuk berinovasi dalam upaya meningkatkan PAD, dan tentunya dengan tetap senantiasa berpedoman pada aturan yang ada serta memperhatikan kajian potensi PAD pada masing-masing sektor pad tersebut.
” Saya jadikan satu kelompok besar terkait pengelolaan keuangan daerah terkait hal-hal yang tidak bisa lepas satu sama lain yaitu dimulai dari perancangan pembangunan, penganggaran, belanja sampai pada akhirnya yaitu pertanggungjawaban” tutur Eman.
Lanjutnya lagi, dalam implementasinya pemerintah daerah terus didorong pemerintah pusat untuk dapat mengintegritaskan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi satu sama lain, sehingga kedepannya pemerintah tidakakan lagi menghadapi kendala-kendala seperti contoh tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas bagi pembangunan daerah seperti yang diharapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ada terlebih dahulu baik dokumen perencanaan tahunan RKPD maupun dokumen 5 tahunan atau RPJMD. Dan atas catatan dari fraksi-fraksi DPRD kami terima dan jadikan sebagai bahan evaluasi kedepannya.
Diakhir sambutannya Eman meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk terus berkoordinasi sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat saling mendukung satu sama lainnya.
Dan terkait belanja pemerintah pada seluruh perangkat daerah, secara berkesinambungan dilaksanakan evaluasi penyerapan anggaran belanja dengan harapan anggaran belanja ini dapat secara efektif terserap dengan maksimal tanpa menyampingkan aspek-aspek efìfens, sehingga benar-benar anggaran tersebut dapat digunakan sedemikian rupa dengan tepat sasaran.
Selanjutnya Eman mengingatkan kepada seluruh komponen oemerintahan yang ada untuk dapat mempertanggungjawabakannya sesuai ketentuan yang ada, sehingga pencapaian opini WTP dari BPK-RI dapat terus dipertahankan ditahun-tahun kedepan.
Dan atas berbagai catatan terkait pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Tomohon, Walikota mengaoresiasi para anggota DPRD yang secara kritis telah menyampaikan masukan yang positif dan konstruktif bagi pemerintah terkait hal ini.
Dalam rapat ini juga dilaksanakan penandatanganan naskah keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama Walikota Tomohon dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 kota Tomohon, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Ranperda yang telah di bahas daru ketua DPRD Kota Tomohon kepada Walikota.
Rapat paripurna ini dihadiri sacara virtual oleh Kapolres Tomohon, Dandim 1302 Minahasa dan di hadiri secara langsung oleh sebagian anggota DPRD dan sebagian anggota DPRD mengikuti secara virtual, serta dihadiri oleh Sekdakot dan jajaran pemkot Tomohon. (Novita Pangkey)
