Meyke Mamahit Kepala Inspektorat Boltim
Boltim- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Meyke Mamahit menilai bahwa, pengadaan profil desa oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) tidak sesuai dengan sasaran Dana Desa (DD).
Pasalnya, pengadaan tersebut oleh beberapa desa tidak tertata dalam anggaran dan bukan mengarah kepada pemberdayaan.”Jadi, pihak desa enggan melakukan pembayaran sebab tidak tertata dalam DD. Selain itu, pengadaan tersebut juga tidak mengarah kepada pemberdayaan.” ungkap Mamahit saat disambangi di ruang kerjanya pada, Rabu (07/09) siang tadi.
Kepada media ini, dirinya juga menuturkan bahwa, dalam rangka evaluasi perkembangan Desa, Pemerintah pusat telah melayangkan surat edaran ke Pemerintah Provinsi dan Daerah se-Indonesia untuk segera melengkapi dan melaporkan data evaluasi pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan.
“Dimana dalam poin kedua isi surat tersebut menyebutkan bahwa segera mengoptimalkan penyusunan profil Desa dan kelurahan berdasarkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 12 Tahun 2007. Jadi mengoptimalkan kembali profil desa yang suda ada. Bukan pengadaan.” tutur Mamahit.
Menurutnya, pihak BPMPD telah menyalah artikan pernyataan yang tertuang dalam poin ke dua isi surat edaran itu. Sehingga yang terjadi, bukan hanya mengoptimalkan melainkan telah dilakukan pengadaan.
Meski begitu, dirinya mengaku jika, polemik pengadaan profil desa tersebut adalah tanggung jawab bersama yang tentu harus diatasi bersama pula mekanisme pembayarannya. Sebab, barang telah berada di pihak Desa.”Akan dikaji lagi tentang kesesuaian perencanaannya dan dibuat penawaran harga. Apakah bisa di swakelola atau tender yang pasti, kalo dana desa itu bisa di swakelola.” aku Mamahit.
Sekedar diketahui, pengadaan profil tersebut berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum, menelan anggaran hingga Rp 1,2 Miliar lebih, dimana besaran anggaran untuk pengadaan sebuah profil ditaksir mencapai Rp. 16 juta/satu profil desa.(Dhyrta)
