Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Sangihe, Ir. Feliks Geghaube
Tahuna-Proyek pengadaan alat tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sangihe yang berbandrol miliaran rupiah yang di kucurkan bagi para kelompok nelayan Tahun 2015 dan nanti di serahkan kepada nelayan Tahun 2016 lalu, diduga bermasalah.
Pasalnya,pengadaan alat tangkap tersebut disinyalir sarat penyimpangan, dimana terdapat penyalahgunaan anggaran untuk pengadaan tali dan ponton oleh pihak ketiga, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.
“Yang kami tau setiap kelompok mendapat tali sebanyak 15 bal,yang diterima nelayan ada yang 10 dan 12 dan ada juga sebagian yang terima utuh. Sehingga bagi yang menerima tidak sesuai perjanjian berpengaruh terhadap bantuan yang diberikan, begitu juga kelengkapan lainnya seperti radio, kompor dan alat penampung air,”ungkap salah satu nelayan penerima bantuan ponton yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Kepala DKP Sangihe, Ir Feliks Gaghaube ketika dikonfirmasi menjelaskan, pelaksanaan lelang dilakukan sesuai aturan dan telah disepakati oleh pihak ketiga. Jika yang terjadi di lapangan tidak sesuai kontrak merupakan tanggung jawab dari pihak ketiga dalam hal ini kontraktor.
“Sebagai instansi teknis kami telah melakukan semuanya sesuai aturan, apalagi proyek pengadaan ini telah menjadi temuan oleh BPK. Kami juga telah menjelaskannya ke pihak kejaksaan akan hal ini, begitu juga dengan kelompok nelayan penerima sudah dimintai keterangannya,”jelas Gaghaube.
Sementara Kepala Kejaksaan Tahuna, Muhammad Irwan Datuiding SH melalui Kasi Pidana Khusus Leo Dian Putra saat dikonfirmasi tak menampiknya. Diketakannya, kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyelidikan dan dalam waktu dekat ini akan ditetapkan tersangkanya.
“Benar kasus ini sudah kami tangani dan akan ada tersangkanya, semua butuh proses dan kami juga berharap ada dukungan masyarakat nelayan untuk memberikan informasi dan data akurat. Sesuai dengan komitmen kami di kejaksaan negeri tahuna,dipastikan tak ada kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti sampai penetapan tersangka,”tegasnya.(eleh)
