Kabupaten Sangihe Raih Opini WTP dari BPK

Kabupaten Kepulauan Sangihe akhirnya mampu mempertahankan sekaligus mencatat hatrick opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Kabupaten Kepulauan Sangihe akhirnya mampu mempertahankan sekaligus mencatat hatrick opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Tahuna-Sempat dikhawatirkan lantaran dalam masa transisi kepemimpinan momentum pilkada, Kabupaten Kepulauan Sangihe akhirnya mampu mempertahankan sekaligus mencatat hatrick opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Bupati Wabub terpiih, Jabes Gaghana SE,ME – Helmud Hontong SE Kabupaten Sangihe

Bupati Wabub terpiih, Jabes Gaghana SE,ME – Helmud Hontong SE Kabupaten Sangihe

Kepastian WTP itu didapat setelah diserahkan opini hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2016 pemerintah kabupaten/ kota se-Propinsi Sulawesi Utara di kantor BPK RI Perwakilan Sulut di Manado, Jumat  pekan lalu.

Khusus untuk Pemkab Sangihe merupakan tahun ke tiga secara berturut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Kepulauan Sangihe dihubungi harian ini mengatakan, dengan memperoleh WTP ini menandakan pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar badan pemeriksa keuangan.

“Pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar yang ada”ujar Roring.

Dirinya menambahkan,prestasi ini harus dipertahankan sebagai pemacu kinerja dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Opini WTP ini harus dipertahankan karena akan berpengaruh pada dana insentif daerah,”jelasnya.

Sementara itu Bupati kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana SE,ME merasa  bersyukur dengan diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. Dan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak.

“Bersyukur kepada Tuhan,Sangihe boleh mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dan merupakan hasil kerja keras dari semua pihak,” ungkap Bupati.

Terinformasikan, dari 15 kabupaten/ kota di Sulawesi Utara hampir semua memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selain Kota Manado yang memperoleh wajar dengan pengecualian (WDP) serta kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh opini Disclaimer.(eleh)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.