Wakil Bubati Kabupaten Kepulauan Sangihe Helmud Hontong SE
Sangihe-Wakil Bupati Helmud Hontong SE menyoroti soal pencairan anggaran dana desa (Dandes) saat memimpin Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sangihe, Rabu (07/11) kemarin.
Hal itu karena tidak hanya masih tersisa 3 kampung yang masih belum memasukan laporan pertanggung jawaban (LPJ) untuk pencairan tahap 3 tahun ini, tapi masih ada 3 kampung lainnya yang belum memasukkan LPJ tahun 2016, termasuk ada Dandes salah satu kampung yang bermasalah terduga menyelewengkan Dandes terkait pembangunan jalan setapak yang sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan.
”Saya sengaja mengangkat masalah Dandes ini karena ada juga kampung yang bermasalah, yakni pembangunan jalan setapak di kampung pulau Kalama yang sampai saat ini belum terlaksana,”ungkap Hontong.
Kerena permasalahan Dandes tergolong cukup rawan, dikesempatan itu Hontong juga meminta instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) maupun Inspektorat mampu menindak lanjutinya.
”Jangan dibiarkan enak-enak pengelola Dandesnya,sebab anggarannya sudah habis, namun kegiatannya tidak pernah terlaksana sama sekali,”tegas Hontong. Terkait dengan disiplin ASN juga disentil mantan anggota DPRD Sangihe dua periode itu, yakni menyangkut penggunaan finger prin atau absen sidik jari yang enggan digunakan OPD. Hontong menduga ada OPD yang segaja tak menggunakan finger prin lantaran bakal ketahuan ketika tidak masuk kerja atau bolos serta pulang sebelum waktunya.
“Jadi saya minta bagi OPD yang sudah ada finger prin wajib menggunakannya, supaya Bupati, Wabub dan Sekda dapat mengetahui soal kehadiran ASN. Saya juga minta pimpinan OPD memotong kinerja staf yang malas masuk kantor kalau perlu diusulkan untuk dipindahkan ke pulau-pulau,”ujar Hontong.(elleh)
