TAHUNA,Suarasulutnews.co.id- Sepertinya masih tertutup adanya peluang penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kasbupaten Sangihe tahun 2015.
Ini terkait kebijakan pemerintah pusat yang masih melakukan moratorium atau penghentian sementara penerimaan pegawai hingga tahun 2019 mendatang.
Kepala BKDD Sangihe, Ratna Lombongadil dikonfirmasi melalui Sekertaris Drs Alminus Takalawangen MM membenarkannya. Dikatakan, Pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB RI beralasan bahwa beban APBN terlalu berat untuk menanggulangi biaya pembayaran gaji PNS di tanah air, sehingga sampai saat ini pusat belum mencabut moratorium tersebut.
“Belum, sampai saat ini masih moratorium dan belum ada kabar apakah ada penerimaan atau tidak. Nanti kalau ada perkembangan terbaru akan kita beri kabar,”ujar Takalawangen.
Disinggung tentang peluang Kabupaten Sangihe untuk bisa terpenuhi dari sisi kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan, Takalawangen juga belum dapat memastikan karena petunjuk mengenai hal itu juga belum ada.
“Sampai saat ini juga belum ada petunjuk. Yang jelas soal formasi atau pengusulannya, termasuk penambahan quota guru dan tenaga medis sudah kita sampaikan idealnya kebutuhan kita di daerah,” ujarnya.
Sementara sejumlah tenaga honor guru yang bertahun-tahun mengabdi di Pemkab sangihe terlihat kecewa mendengar belum dicabutnya moratorium tersebut.
“Padahal kami sangat berharap ada peluang untuk guru, sebab yang namanya guru di mana-mana pasti dibutuhkan dan selalu kekurangan. Terbukti, di tempat kita di sini, itu untuk guru SD saja di satu sekolah gurunya cuma 3 orang, dan satu guru harus melayani semua kelas mulai dari kelas I sampai kelas VI,” ujar Jurniawan, yang juga berharap pemkab mampu melakukan terobosan untuk mendapatkan jatah CPNS khusus tenaga guru.(fb)
