Sangihe-Leluasanya para mafia bahan bakar minyak (BBM) menjalankan modus operandinya di SPBU Tahuna ternyata tak bisa diintervensi instansi teknis Bagian Ekonomi Sekeretariat Kantor Bupati Sangihe. Pemkab Sangihe bahkan tak berdaya jika ada operator pengisian BBM SPBU melakukan pelanggaran, apalagi melakukan penutupan SPBU.
Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Ekonomi Kantor Bupati Sangihe, Yohanis Pilat pada hearing BBM bersama para sopir di kantor DPRD Sangihe, Selasa (23/10) lalu. Ia juga menegaskan, selain Pemkab Sangihe, pihak Terminal BBM Pertamina Tahuna selaku penyedia stok BBM di Sangihe, juga tak memiliki kewenangan mengintervensi pelanggaran SPBU, sebab yang hanya berwenang adalah Manager Pemasaran Pertamina di Manado.
”Jadi untuk masalah adanya dugaan permainan pengisian gelon oleh pihak operator seperti yang terangkat pada hearing dan dilaporkan para sopir, juga telah kami koordinasikan ke Manager Pemasaran Pertamina di Manado, karena Pemkab Sangihe termasuk Terminal BBM Tahuna tak punya kewenangan mengintervensi pelanggaran operator SPBU,”ungkap Pilat.
Diakuinya juga, terkait koordinasi Pemkab Sangihe ke Pertamina Manado, dalam waktu dekat Manager Pemasaran Pertamina akan datang ke Sangihe untuk melakukan investigasi, sekaligus diminta untuk memeriksa karyawan SPBU.
”Saya sudah minta Manager Pemasaran Pertamina datang ke Sangihe, dan supervisinya akan datang dalam waktu dekat. Nah permintaan saya melakukan investigasi, dan langkah paling
pendek adalah memeriksa karyawan dan memecat karyawan SPBU jika terbukti melanggar aturan,”ujar Pilat yang juga menambahkan, memberhentikan karyawan yang terlibat mafia BBM masihi lebih mendingan dari pada melakukan penutupan SPBU, sebab ketika SPBU ditutup sudah pasti akan berimbas pada pelayanan BBM kendaraan bermotor.
Sementara
yang terpantau di dua SPBU Tahuna, Rabu (24/10) pagi kemarin, antrian telah jauh berkurang dari hari-hari sebelumnya yang cukup panjang.(elleh)
