(Foto: Sejumlah siswa di SMKN 1 Sonder)
Minahasa,- Kinerja dan tanggung jawab Fredie Saerang selaku Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Negeri 1 Sonder dinilai mencoreng atasan. Hal ini berseberangan dengan program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui siswa-siswi selaku peserta didik. Inipun tak patut ditiru Kepsek lainnya.
Bagaikana Tidak, para siswa yang sejatinya mendapat kemudahan saat belajar melalui media internet mengeluh kesusahan di tengah pandemi Covid 19 karena tidak mendapatkan kuota internet dari pihak sekolah. Kendati ada kebijakan pemerintah melalui institusi pendidikan.
Dalam situasi pandemi, berbagai kebijakan telah di ambil oleh pemerintah untuk membantu dan meringankan kebutuhan masyarakat. Salah satu di sektor pendidikan, di mana dalam situasi pandemi virus covid 19, siswa di anjurkan hanya belajar di rumah saja lewat online. Dalam menunjang kebutuhan belajar online untuk siawa, pemerintah lewat permendikbud no 19 tahun 2020, mengambil kebijakan untuk membagi kepada siswa kouta, yang di ambil dari pos dana Bantuan Operasional Sekolah.
Ironisnya siswa-siswa yg ada di SMKN 1 Sonder, saat di temui wartawan media ini mengatakan bahwa selama masa pandemi dan sejak ada kebijakan dari pemerintah untuk bagi kouta buat siswa, mereka tidak pernah dapat. Sehingga mereka harus meminta kepada orang tua untuk membeli kouta.
Sementara Kepala sekolah Fredie Saerang saat mau di konfirmasi mengenai hal tersebut, terkesan tidak bersedia memberi keterangan. Justru wartawan saat itu hanya di tinggalkan pergi saat hendak konfirmasi di kantor, dengan alasan rapat. Bahkan, anehnya Fredie Saerang selaku Kepsek seakan melecehkan profesi jurnalis dengan menitipkan sebuah amplop berisi uang.
Terpisah Kepala Cabang Dinas Dikda Prov Sulut untuk Tomohon dan Minahasa Drs. J.O. Fredy Rumengan, saat di konfirmasi sehubungan dengan hal tersebutmengaku akan menindaklanjutinya. “Kami segera akan melakukan pengecekan di sekolah tersebut,” ujarnya, Selasa (18/8/20.
Sementara pegiat dari Aliansi Aktivis Anti Korupsi Indonesia, Wilayah Sulut, Putra Jaya, S.Psi mengatakan dana BOS dari pihak SMK Negeri 1 Sonder harus diperiksa. “Ini melecehkan program ODSK dibidang pendidikan, sebaiknya Kepsek dicopot. Dan pihak berwajib harus memeriksa dana BOS disekolah tersebut, karena ada laporan warga terutama orang tua mutid, penggunaan dana BOS disekolah tersebut diduga bermasalah dan laporannya direkayasa. Bisa terjadi peluang korupsi,” ujarnya. (Farly/red).
