“Politik Uang Merajalelah, Giring Demokrasi Ke Titik Nadir”
Ratahan, Suarasulutnews.co.id – Proses demokrasi berada di titik nadir. Kalimat tersebut terungkap dalam dialog penyuluhan politik kepada masyarakat yang digelar pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Minahasa Tenggara (Mitra). Sebuah diskusi menarik tersaji dengan peserta para tokoh masyarakat, pelaku politik hingga pemerintah desa dan kecamatan yang bertempat di auditorium kantor bupati, Selasa(7/7).
Harto, salah satu sekretaris desa(Sekdes) asal Kalait mengungkapkan merajalelanya politik uang tanpa ada regulasi dan sanksi yang jelas menjadikan proses politik melenceng dari tujuannya.
“Pemimpin yang dilahirkan saat ini bukan karena kredibilitas dan kemampuan secara intelek, melainkan karena uang,” kata Harto menegaskan kepada narasumber diantaranya Guru Besar Ishak Pulukadang, Akademisi Rony Gosal, Ketua KPU Aske Benu serta Kepala Kesbangpol Ventje Tamowangkay.
Dia meminta respon balik dari para nara sumber seraya berharap ada upaya bersama yang dilahirkan lewat diskusi ini untuk mengembalikan tujuan politik sesungguhnya.
“Hancur bangsa ini ketika politik uang terus merajalela. Proses demokrasi sedang berada pada titik nadir,” simpulnya.
Tak hanya Harto, Niko Damongilala sang camat Tombatu tak mau kalah. Damongilala menilai dari sisi bagaimana seorang birokrat menyikapi dan menempatkan diri dalam proses demokrasi.
“Kadang kita dalam posisi dilematis dan serba salah,” ungkapnya sambil menjelaskaan jika sebagai PNS terlebih dirinya sebagai camat menghadiri pertemuan politik di masyarakat terkadang harus dibenturkan dengan aturan. Contohnya saat menghadiri kegiatan berbau politis, mereka diancam pihak pengawas pemilu dengan melanggar netralitas PNS.
“Padahal sebagai pemerintah, kita juga sebagai penghubung masyarakat dalam kegiatan politik,” tambahnya.
Tidak sampai disitu, ada lagi sang hukum Tua desa Tombatu Angli Panggau. Dia keberatan dengan regulasi yang melarang Hukum Tua terjun dalam politik praktis.
“Jadi pengurus partai kita (Hukum Tua) dilarang. Sementara Bupati, Gubernur bahkan presiden bisa jadi pengurus partai. Padah kita sama dipilih rakyat. Dimana keadilannya?,” tanya Pangau.
Satu persatu nara sumber pun menjawab. Diawali Roni Gosal, salah satu pakar politik serta akademisi mengungkapkan, kecenderungan masyarakat saat ini memang pragmatis. Memilih bukan karena hati nurani melainkan karena imbalan atau transaksional.
“Pemahaman politik minim. Tidak hanya bagi masyarakat namun juga pelaku politik,” kata Gosal.
Bahkan dari hasil penelitian diakuinya, 70 persen pemimpin bahkan politisi di legislatif termasuk di Mitra, terpilih karena politik uang.
Latar belakang serta kemampuan tidak mendukung. Kebijakan yang dihasilkan pun kadang keliru dan cenderung mengutamakan kepentingan sendiri. “Definisi politik saja mereka tidak tahu. Modalnya cuma duit,” umbarnya.
Penjelasan lain ditambahkan sang guru besar yang yang juga mantan anggota MPR RI periode 1999-2004 Ishak Pulukadang. Hematnya, pelaku politik memahami bahwa politik itu kotor. Meraih kekuasaan dengan cara tak bermoral dihalalkan.
“Padahal itu salah. Politik kotor karna kader politik itu sendiri. Politik sebenarnya adalah seni mencapai kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan,” jelasnya.
Sementara Aske Benu, selaku ketua KPU lebih ke penjelasan mengenai partisipasi politik. Menurutnya hak warga negara adalah ikut serta menentukan pemimpin lewat demokrasi.
Kata dia, khusus kabupten Mitra mengalami pasang surut tingkat partisipasi. Fenomena tersebut terlihat dari proses demokrasi Pilkada, Pilcaleg dan Pilpres.
“Harapan kami dalam Pilgub tahun ini bisa signifikan,” harapnya.
Kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Ventce Tamowangkay mengungkapkan, pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat.
” Ini agar masyarakat sadar peran dan fungsi serta hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik,” pungkasnya sembari menutup kegiatan. (alfendy)
