Bitung,- Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) kembali mendesak pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk memeriksa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bitung terkait sejumlah proyek yang diduga bermasalah.
Hal ini terkait dari sejumlah pekerjaan fisik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemkot Bitung tahun anggaran 2018-2019 yang dikelola BPBD.
Menurut ketua PAMI-P Sulawesi Utara, Jeffry Sorongan, pihaknya menduga pekerjaan sejumlah proyek di BNPB Bitung bermasalah. Hal ini terkait pekerjaan yang kesannya asal jadi, hingga diduga oknum kepala Badan berinisial RW terlibat dalam dugaan korupsi yang ada. “Ada permainan dari saat pelaksanaan pekerjaan sejumlah proyek di Badan Penanggulangan Bencana Kota Bitung,dimana pengerjaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ada,” ujar Sorongan.
“Ada laporan masyarakat dan hasil moitoring, kami temukan ada dugaan kerugian negara terkait pelaksanaan pekerjaan yang amburadul tak sesuai RAB, salah satunya pembangunan talud penahan tanah,” ujar Sorongan, Senin (14/9/2020).
Dirinya menilai, hasil investigasi pihaknya harus ditindaklanjuti oleh pihak berwajib dalam hal ini Polda Sulut. “Karenanya Kami mendesak pihak Polda Sulut segera melakukan serangkaian pemeriksaan terkait uang Negara yang dikelola oleh BPBD Bitung pada tahun anggaran 2018 sampai 2019,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAMI-P, Maykel R. Tielung, SE,SH mengatakan, dugaan korupsi di Kota Bitung dalam hal ini di BPBD harus diseriusi dan ditindaklanjuti secepatnya. “Harapan kami, dugaan korupsi ini harus didalami serius pihak Polda. Korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa yang harus dibasmi dan itu musuh bersama. Perlu peran serta masyarakat untuk penanganan korupsi. Kami yakin Polda Sulut bisa bekerja profesional melakukan serangkaian pemeriksaan mulai dari penyelidikan,” ujar Tielung yang juga seorang Advokat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung Rudy Wongkar saat dihubingi media ini, belum berhasil dimintai tanggapan. (Asr/Mar)
