HUT RI Ke-70, PNS di Bitung Belum Merdeka
BITUNG,Suarasulutnews.co.id – Suasana memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-70 di Kota Bitung, ternyata masih dinodai tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat yakni mengintimidasi para pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga harian lepas (THL) di jajaran Pemeraintah Kota Bitung.
Intimidasi atau tekanan yang dilakukan sejumlah oknum pejabat (Pimpinan Unit/SKPD) kepada para pegawai bawahan ini, agar mendukung salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada Bitung tahun 2015 disertai ancaman akan dipecat atau dinon jobkan dari jabatannya.
Sadisnya, intimidasi-intimidasi itu dilakukan para pejabat (Pimpinan SKPD, Kepala Unit, Kepala Kecamatan dan Kelurahan) dengan mencatut atau mengatasnamakan perintah pimpinan (Walikota dan Sekretaris Kota dan Pimpinan SKPD).
“Padahal saat ini kita sedang memperingati dan merayakan HUT Kemerdeakaan RI, taapi ternyataa kami PNS juga THL belum merdeaka, karena masih saja diintimidasi untuk mendukung dan memilih salah satu pasangan calon walikota dan wakil waliakota,” ungkap sejumlah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah dan di sejumlah SKPD, pekan lalu sambil memianta nama mereka tidak ditulis.
Intimdasi yang sama juga dialami para pegawai di Kecamatan dan Kelurahan bahkan para Kepala Lingkungan dan Ketua RT. Intimidasi mereka terima dari camat dan para lurah. Bahkan ada yang sampai terang-terangan melakukannya pada saat apel dan rapat-rapat.
“Torang pe bos bilang torang PNS dan Pala serta RT wajib mendukung dan memilih pasangan calon itu karena perintah pimpinan,” ungkap sejumlah Kepala Lingkungan ditemui secara terpisah di wilayah kerja mereka.
Aktivis pemerhati pemerintahan dan politik di Bitung, Jootje Dotulong mengatakan, pihaknya juga sudah menerima informasi aadan laporan yang sama terakait intimidasi terhadap PNS dan THL serta kepala lingkuangan dan Ketua RT.
“ini tindaakan yang tidak terpuji,bahkan ini penindasan terahadap pegawai dan warga negara. Kami sedanga mengumpulkan data bukti untuk dilaporkan ke Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM bahkan ke Mendagri Cahyo Kumolo serta Gaubernur,” tandas Dotulong yang juga pegiat anti korupsi sambil menyebutkan sejumlaah nama pejabat bahkan camat dan lurah yang diduga terlaibat praktek intimidasi tersebut. (estefanus)
