PAMI Perjuangan Tantang KPK Lidik Dugaan Korupsi Proyek Balai Sungai Di Miangas
Manado,- Dugaan korupsi puluhan miliar rupiah akhirnya menyeruak. Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) akhirnya konkret segera melaporkan pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dan kontraktor pelaksana ke KPK, Kejagung, Mabes Polri hingga Presiden.
Menurut Ketua Harian DPP PAMI-P, Maykel R. Tielung, SE,SH,MA pihaknya menemukan bentuk kecurangan pada pengerjaan proyek yang dianggarkan tahun jamak yang dikerjakan oleh PT. Gunakarya KSO PT. Rosica tersebut berbandrol 112.9 Miliar dengan No. Kontrak HK.02.03/PJSA-SPIII/BWSSI/2017/02 itu resmi dikerjakan per tanggal 21 Desember 2017 dengan waktu pelaksanaan 700 hari kalender. Dan berlokasi di Kampung Miangas.
Proyek Pembangunan Pengaman Pantai yang dibiayai melalui dana surat berharga Syariah Negara ini digelontorkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen SDA sontak mendapat sorotan tajam karena pekerjaannya tidak sesuai kontrak kerja dan kualitasnya asal jadi.
“Kami menargetkan Komisi Pemberantasan Korupsi melirik proyek ini dan melakukan penyelidikan. Dugaan kuat ada puluhan miliar yang dikorupsi. Dimana proyek yang dikerjakan tahun jamak tersebut amburadul. Kualitas beton pada bois sangat buruk dan dikerjakan keliru. Bahkan sangat banyak beton bois yang sudah sengaja disiapkan sebelum proyek dikerjakan. Ini bentuk manipulasi,” ujar Tielung. Kamis (1/10/20) kepada media ini.
Ketika disinggung terkait upaya yang akan dilakukan dirinya mengatakan, pihaknya segera mengadukan pekerjaan ini ke pihak KPK hingga Presiden. “Kami segera secepatnya melaporkan langsung ke pihak KPK, kami akan demo damai disana. Dan tentunya akan kami teruskan ke Kejagung dan Mabes Polri. Intinya begitu. Dan terakhir kami akan menyurat langsung ke pak Presiden, karena ini merupakan program Nawacita Presiden Jokowi dalam membangun Negeri. Presiden pernah kesana dan tentunya dia akan kecewa terkait pekerjaan proyek yang seperti ini. Ini penghianatan terhadap janji Presiden kepada rakyat oleh pihak yang terlibat dalam proyek ini ,” papar Tielung yang juga seorang Advokat.
Sementara objek yang akan bertanggung jawab menurutnya adalah Menteri hingga PPK dan Perusahaan Pemenang Tender. “Yang kami laporkan tentunya pihak Kementerian dan paling vital adalah oknum PPK dan kontraktor. Mereka dilapangan,” tandasnya.
Sementara pihak BWSS I saat akan dimintai keterangan belum berhasil. Karena saat dikunjungi wartawan, begitu banyak pengamanan di depan pintu masuk yang seakan tidak mengijinkan wartawan melakukan klarifikasi. “Apa so janjian? Kepala balai deng PPK semua ada kaluar,” ujar seorang staf pengamanan yang diiakan rekan-rekannya. (Red/tim).
