Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Sutiyoso di ruangan Komisi I DPR RI.
Jakarta,Suarasulutnews.co.id— Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menyebut pembentukan Badan Siber Nasional merupakan pemborosan, sebab menurutnya BIN memiliki kompetensi untuk menangani perang di dunia maya (cyber war).
Meski demikian, kata Sutiyoso, bukan berarti BIN memutuskan tidak terlibat dalam BSN. Hanya, menurut Sutiyoso, BIN saat ini sudah mampu melaksanakan fungsi tersebut dan tinggal meningkatkan kemampuan yang mereka miliki.
“Perlu tidak Badan Siber Nasional dengan membangun lembaga baru? Itu kan pemborosan,” ujar Sutiyoso.
Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan BIN telah memiliki embrio dalam menghadapi ancaman perang siber. Sutiyoso bahkan mengklaim BIN sudah punya kemampuan lengkap dan saat ini hanya perlu meningkatkan daya serangnya. (Baca juga: Badan Siber Nasional Siap Tangani Ancaman)
“Kami sudah bisa melakukan defence cyber, bisa juga memonitor. Tinggal ditingkatkan kemampuan serangnya. Tinggal itu saja,” ujar Sutiyoso.
Ia mengatakan pembentukan BSN yang didengungkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan masih sebatas wacana.
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR dari Partai Gerindra Asril Hamzah Tanjung mendukung BIN dalam menangani urusan kejahatan siber. Menurutnya, pembentukan lembaga baru justru akan menambah beban anggaran negara karena memerlukan pengadaan alat baru.
“BIN maunya (pengawasan) cyber itu ada di BIN. Namun Kementerian Komunikasi Informatika dan Kementerian Luar Negeri setuju untuk membentuk badan cyber, tapi itu pemborosan,” kata Asril.
Apalagi struktur organisasi BIN telah memiliki bagian khusus untuk menangani urusan siber.
Sebelumnya, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan tak mempermasalahkan apabila nantinya BSN bergabung dan berkoordinasi dengan desk siber di beberapa institusi, misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Lembaga Sandi Negara.
Wacana pembentukan BSN muncul antara lain dengan tujuan untuk melindungi seluruh institusi pemerintahan dari penyadapan. Ini mengingat beberapa waktu lalu sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat, pernah menjadi korban penyadapan intelijen asing. BSN dirancang terdiri dari para pakar teknologi informasi, baik dari pemerintah maupun swasta.(cnn)
